Setelah banyak menerima masukan dan aduan internal dan eksternal, Sekjen Lidik Pro Muh Darwis K akan mengundang pendiri Lembaga sesuai dengan akta pendirian untuk menggelar rapat pleno.
Hasil obrolan pada Sabtu (19/6/2021) malam secara visual bersama dengan Pembina DPN, Ia mengutarakan maksud dan tujuan rapat pleno itu digelar.
Menurut Darwis dinamika dalam berogranisasi adalah hal wajar saja , namun demikian, guna mengurangi dampak negatif maka dipandang perlu ada perubahan dalam struktur kepengurusan.
“Insya Allah dalam waktu dekat, Kami akan menggelar rapat pleno dengan para pendiri serta menghadirkan beberapa pembina pusat, ini dalam rangka menindaklanjuti beberapa masukan dari pembina termasuk pendiri,” jelasnya.
Baca Juga : Akhmad Rivandi ; Peran Aktif Lidik Pro Dalam Pembangunan Nasional
Selain itu kata Darwis, terdapat 11 laporan hasil rapat pleno dari 12 DPD seluruh Indonesia yang masuk ke DPN pada umumnya merupakan hasil rapat pleno pemberhentian.
” Hasil rapat pleno yang Kami terima dari DPD melalui DPP itu akan Kami bahas di DPN bersama Bidang keorganisian dan Ketua Umum, seperti dari DPP Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan lainnya,” tambah Darwis.
Darwis menambahkan, khusus rapat pleno nanti akan membahas pemberhentian atau replacement kader DPN yang tidak berfungsi sebagai mestinya.
“Nomenklatur bidang dan badan sangat jelas dalam organisasi ini, ketika salah satu bidang atau badan tidak berjalan di DPN tentu pincanglah roda organisasi sampai ke bawah. Olehnya itu hasil evaluasi perlu dilakukan perubahan-perubahan dalam sturkur DPN, ada 3 badan yang kurang aktif dalam bidang keorganisasian” jelasnya.
Salah satu pendiri sekaligus Wakil Ketua Umum Akhmad Rivandi S.Sos, M.Si membenarkan kabar itu, Ia bahkan menyetujui gagasan sekjen Lidik Pro sebagai penggerak dan roh lembaga.
“Memang dipandang perlu, ini juga salah tujuan reorientasi organisasi. Memaksimalkan seluruh element-element yang ada pada bidang dan badan agar bisa berjalan sampai ke tingkat bawah. Kalau ada kader yang sudah tidak mampu beradaptasi dan tidak mampu lagi bekerja sesuai dengan acuan dasar organisasi sebaiknya direplace sesegra mungkin,” tegas Akhmad Rivandi.
