Makassar, Pemilihan ketua pengurus tingkat DPD dan DPP untuk periode kerja 2022 – 2027 ruang lingkup Lembaga Lidik Pro terus berhembus dari kalangan kader di Indonesia.
Pasalnya, masa kepengurusan periode kerja 2017-2022 akan berakhir pada awal tahun 2021 mendatang.
Sejumlah kader mulai mempertanyakan Syarat dan Ketentuan untuk menjadi calon ketua pengurus tingkat Daerah dan provinsi sesuai wilayah kerja masing-masing.
Sekjen Lidik Pro Muh Darwis K menyebutkan kalau semua kader Lidik Pro bisa mencalonkan diri sebagai Ketua pengurus dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan lembaga sesuai AD/ART dan Tatib pemilihan.
“Iya, teman-teman sudah mulai mempertanyakan syarat dan ketentuan pemilihan ketua DPD dan DPP untuk periode kerja 2022-2027, saat ini DPN sedang membahas acuan-acuan dasar pemilihan untuk diteruskan ke DPP dan DPD di seluruh Indonesia.”, kata Darwis pada Rabu (19/5/2021) pagi.
Pada kesempatan itu, Darwis memaparkan beberapa syarat dan ketentuan menjadi calon Ketua DPD atau DPP ruang lingkup Lidik Pro.
“Kader Lidik Pro minimal masa 1 tahun, kalau Ia mantan Ketua DPD atau DPP tentu ada syarat tambahan, yakni kalau laporan pertanggungjawabannya diterima baru bisa mencalonkan kembali. Kalau LPJnya ditolak tentu tidak memenuhi syarat lagi dan itu artinya Ia tidak becus selama menjadi Ketua Pengurus”, lanjutnya.
Informasi dari Ketua Umum berdasarkan hasil rapat koordinasi virtual dengan Dewan pembina pusat, ada tambahan kriteria terkait dengan era digital.
“Ada tambahan 1 poin kriteria, namun belum dipublikasi, ini terkait dengan era digital, mungkin harus mampu mengoperasikan komputer,”beberanya.
